Ketika mendengar samurai Jepang, apa yang muncul di benak Anda? Seorang pendekar bermoral tinggi yang setia hingga mati? Atau sosok prajurit dingin yang rela menusukkan pedang ke perutnya sendiri demi kehormatan?

Bushido, atau jalan prajurit, kerap dipuja sebagai kode etik luhur. Namun di balik citra moral itu, benarkah bushido menjunjung nilai kemanusiaan, atau justru membenarkan kekerasan atas nama kehormatan? Untuk memahami sisi lain bushido, kita perlu menengok akar sejarahnya.

Dari Medan Perang ke Sistem Moral

Bushido tidak lahir sebagai kitab etika yang tertulis rapi. Ia tumbuh perlahan seiring munculnya kelas samurai pada awal periode Heian (794–1185). Kata samurai sendiri berasal dari saburau “mereka yang melayani” sementara bushi berarti prajurit.

Pada tahap awal, samurai adalah mesin perang. Nilai utama mereka bukanlah kebajikan moral, melainkan keberanian, keterampilan bertempur, dan kesetiaan di medan laga. Kode awal ini dikenal sebagai Kyuba no Michi (Jalan Kuda dan Busur) yang menekankan keahlian panahan berkuda dan duel.

Pertempuran dilakukan secara terbuka, dengan nama dan silsilah diumumkan sebelum beradu senjata. Kehormatan diukur dari kemenangan dan kepala musuh yang dipersembahkan kepada jenderal.

Namun, ketika Jepang memasuki era konflik berkepanjangan hingga puncaknya pada periode Sengoku (abad ke-15–16), makna kehormatan mulai bergeser. Kesetiaan mutlak kepada daimyo menjadi nilai tertinggi, bahkan lebih tinggi dari nyawa sendiri.

Bushido dan Normalisasi Kematian

Pada periode Edo (1603–1868), ketika Jepang menikmati perdamaian panjang di bawah rezim Tokugawa, samurai kehilangan fungsi militernya. Ironisnya, justru pada masa damai inilah bushido diformalkan sebagai sistem moral. Samurai menjadi birokrat, administrator, dan simbol kekuasaan.

Nilai-nilai seperti chuugi (kesetiaan), meiyo (reputasi), dan yu (keberanian) ditekankan. Namun bersamaan dengan itu, kematian dilembagakan sebagai solusi atas kegagalan moral. Seppuku atau bunuh diri ritual dengan membelah perut, dipandang sebagai cara memulihkan kehormatan yang ternoda.

Bushido tidak mengajarkan cinta pada kematian, tetapi menuntut kesiapan mutlak untuk mati. Prinsip shinu kikai o motomo (mencari alasan untuk mati) bukan dorongan bunuh diri, melainkan mentalitas yang menempatkan tujuan di atas kehidupan manusia. Masalahnya, garis antara pengabdian dan pemujaan kematian menjadi kabur.

Kekuasaan yang Diselimuti Moralitas

Sisi gelap bushido paling nyata terlihat dalam praktik kirisute gomen, hak samurai untuk membunuh rakyat jelata yang dianggap tidak sopan. Selama alasannya “dapat dibenarkan”, nyawa orang biasa bisa direnggut seketika. Secara teori, kebajikan jin (kemurahan hati) membatasi kekerasan. Dalam praktiknya, hierarki sosial sering menang.

Ada pula tsujigiri, praktik menguji ketajaman pedang pada orang yang lewat di persimpangan jalan. Meski tidak disetujui secara resmi, praktik ini terjadi. Hal ini menunjukkan betapa mudahnya bushido diselewengkan ketika kehormatan pribadi dijadikan pembenaran kekerasan.

Penyimpangan terbesar bushido terjadi pada abad ke-20. Dalam Perang Dunia II, prinsip kesetiaan dan pantang menyerah dipelintir menjadi ideologi negara. Bushido dijadikan alat propaganda untuk menuntut kepatuhan mutlak, mengagungkan kematian, dan merendahkan musuh, termasuk tawanan perang dan warga sipil.

Tragedi seperti Pembantaian Nanjing menunjukkan bagaimana konsep kehormatan yang kehilangan empati dapat berubah menjadi legitimasi kekejaman massal.

Bushido bukan sekadar kisah hitam-putih tentang kehormatan dan kekerasan. Ia adalah produk zamannya, yang berubah seiring kebutuhan politik dan sosial. Di satu sisi, ia melahirkan disiplin, tanggung jawab, dan dedikasi. Di sisi lain, ia membuka ruang bagi dehumanisasi, hierarki ekstrem, dan normalisasi kematian.